Anggota Dewan Pijay Kunker, LSM Beri Sorotan Tajam
Kanalsumatra.com - MEUREUDU - Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya (Pijay) bersama enam staf Sekretariat Dewan (Sekwan) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Barat pada bulan ini. LSM Pusat Kemanusian dan Penguatan Sosial (PKPS) Pijay langsung memberi sorotan tajam dengan menyebut hanya untuk jalan-jalan atau pelesiran jelang masa tugas berakhir.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekwan DPRK Pijay, Syarifuddin SSos, Selasa (21/8) mengatakan kunjungan kerja (kunker) bagi 25 anggota dewan serta enam staf sekretariat dewan telah diagendakan sebelumnya. "Mereka melakukan kunker ke beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat, seperti Bogor dan Ciamis selama lima hari kerja," jelasnya.
Dia menegaskan kegiatan ini yang dimulai Senin (19/8) sampai Sabtu (24/8) bukan untuk menghabiskan uang rakyat, akan tetapi untuk mengkaji beberapa perbandingan kebijakan daerah untuk dapat diterapkan di Pijay, sama seperti kunker sebelumnya. Dia mengakui saat ini, para anggota dewan melakukan kunker menjelang masa berakhir jabatan.
Dikatakan, sehingga terkesan seperti pemborosan uang publik, padahal seluruh amggota dewan tersebut tetap peduli kepada warga, terutama masyarakat miskin. “Mereka ingin melihat kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk diterapkan di Pijay,” ujarnya.
Sementara, LSM PKPS Pijay menyesali kunjungan kerja itu, karena dilaksanakan jelang masa tugas berakhir di dewan. "Kami sangat menyesali pelisiran keluar daerah jelang berakhirnya masa tugas anggota dewan dengan menghaburkan uang rakyat hingga ratusan juta rupiah,"sebut Khairil Arista SH, Ketua LSM PKPS kepada Serambi, Rabu (21/8).
Dia menilai serangkaian keluar daerah pada detik akhir masa kerja sangatlah tidak memberikan manfaat untuk masyarakat, apalagi masa tugas berakhir pada 25 Agustus atau hanya tersisa empat hari ke depan.
Dia menambahkan kunker itu sangat kontras, karena tidak peka dengan nurani warga, karena pelisiran ini menguras uang rakyat hingga Rp 300 juta lebih. Dikatakan, dana itu seharusnya dapat dialihkan untuk pembangunan rumah duafa, sehingga jauh lebih bermanfaat.
"Padahal, mereka bersama Pemerintah Kabupaten sepakat untuk tetap peduli dengan rakyat miskin, tapi dalam posisi masa akhir jabatan, justru mereka menutup mata demi misi melancong," tuturnya.
